Thursday, December 29, 2016

UN Swissindo: M1 never rises to the bait

By on 5:53 PM

M1 never rises to the bait
M1 never ever rises to the bait no matter how rudely the haters accused him of having perpetrated fraudulence.  His concern is to free humanity of the burden and to return to the people what they should have been endowed with.

The following is what he often reiterates on any occasion.

Any party that opposes Humanitarian Grand Mission of Un Swissindo is akin to wishing the people to keep suffering and living in misery. Or in other words those who oppose Swissindo  has violated the 1945 Constitution under Article 27 paragraph (2), stating that "Every citizen has the right to work and live a decent life for humanity."
To let the people live miserably in neck-strangling debt is the same as oppressing human rights.
According to Act No. 39 of 1999 concerning violations of Human Rights that:
"Violation of human rights is any act committed by a person or group of people including state officials both intentionally or unintentionally, which reduces, restricts, revokes, or eliminates the law-protected rights of the people, which do not obtain or are feared not to get a true and fair legal settlement in accordance with mechanisms of the applicable law."

M1 tidak pernah terpancing betapa pun kasarnya para pembenci menuduhnya telah melakukan pemalsuan.  Perhatiannya adalah membebaskan manusia dari beban dan mengembalikan apa yang seharusnya telah bisa dinimati oleh rakyat selama ini.

Berikut adalah apa yang ia sering katakana pada setiap kesempatan.

[Pihak manapun yang menentang Missi Agung Kemanusiaan Un Swissindo berarti menginginkan rakyat tetap hidup menderita. Atau dengan kata lain mereka yang menentang melanggar UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), yaitu "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
Membiarkan rakyat hidup sengsara dalam lilitan hutang sama juga menzolimi hak azasi manusia.
Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang pelanggaran Hak Azasi Manusia bahwa :
"Pelanggaran HAM adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disegaja maupun tidak disengaja yang dapat mengurangi, membatasi, mencabut, atau menghilangkan hak asasi orang lain yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang benar dan adil sesuai mekanisme hukum yang berlaku."]

Also visit: UNILA Received Higher Education Accreditation

0 komentar:

Post a Comment